Ilustrasi (Ist)
The Millennium
Development Goals (MDGs) yang digagas pemerintah dinilai belum tercapai
secara optimal. Tak hanya itu, program Masterplan Percepatan dan
Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga dinilai belum bisa
mengentaskan angka kemiskinan dan kelaparan.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menilai angka kemiskinan secara nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) yakni jika biaya pengeluaran seseorang mencapai Rp259.520 di tahun 2012. Prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yakni 15,10 persen di tahun 1990 dan 12,49 persen di tahun 2011.
"Padahal target MDGs tahun 2015 prosentase kemiskinan harus di bawah 7,55 persen," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Depok, Selasa (10/09/2013).
Nur Mahmudi menambahkan Depok sendiri angka kemiskinan jauh melebih target nasional dan MDGs yakni hanya 2,46 persen. Sebab, lanjutnya, seluruh kabupaten kota dan kepala daerah di seluruh Indonesia diamanahkan untuk mengentaskan angka kemiskinan dan kelaparan.
"Karena harga barang kita untuk memenuhi 51 jenis non makanan relatif mahal. Depok hanya 2,46 persen. Target MDG's sudah kelebihan. Di Indonesia 7,55 persen. Sebab Depok dikatakan miskin jika pengeluaran per bulan yakni Rp413 ribu," katanya.
Sementara terkait dengan angka kelaparan, tingkat konsumsi yang mencapai minimum yakni 1.400 kilo kalori per kapita per hari pada tahun 1990 atau 17 persen, dan tahun 2011 yakni 14,65 persen, masih jauh dari target MDGs 8,50 persen tahun 2015. Artinya, angka kemiskinan dan kelaparan masih ditemukan dan belum bisa mencapai target.
"Kita masih menemukan ada orang yang sangat kelaparan. Target tahun 2015, hanya 8,15 persen. Artinya Indonesia yang diamanahkan negara-negara MDGs dalam hal penanganan lingkungan hidup, kesehatan, kemiskinan, dan kelaparan, Indonesia sudah warning, sudah kena lampu kuning, kalau tak bekerja keras. Ini semua akan saya sampaikan dalam rakornas di Bali, Kamis (12/9/2013)," tutupnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menilai angka kemiskinan secara nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) yakni jika biaya pengeluaran seseorang mencapai Rp259.520 di tahun 2012. Prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yakni 15,10 persen di tahun 1990 dan 12,49 persen di tahun 2011.
"Padahal target MDGs tahun 2015 prosentase kemiskinan harus di bawah 7,55 persen," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Depok, Selasa (10/09/2013).
Nur Mahmudi menambahkan Depok sendiri angka kemiskinan jauh melebih target nasional dan MDGs yakni hanya 2,46 persen. Sebab, lanjutnya, seluruh kabupaten kota dan kepala daerah di seluruh Indonesia diamanahkan untuk mengentaskan angka kemiskinan dan kelaparan.
"Karena harga barang kita untuk memenuhi 51 jenis non makanan relatif mahal. Depok hanya 2,46 persen. Target MDG's sudah kelebihan. Di Indonesia 7,55 persen. Sebab Depok dikatakan miskin jika pengeluaran per bulan yakni Rp413 ribu," katanya.
Sementara terkait dengan angka kelaparan, tingkat konsumsi yang mencapai minimum yakni 1.400 kilo kalori per kapita per hari pada tahun 1990 atau 17 persen, dan tahun 2011 yakni 14,65 persen, masih jauh dari target MDGs 8,50 persen tahun 2015. Artinya, angka kemiskinan dan kelaparan masih ditemukan dan belum bisa mencapai target.
"Kita masih menemukan ada orang yang sangat kelaparan. Target tahun 2015, hanya 8,15 persen. Artinya Indonesia yang diamanahkan negara-negara MDGs dalam hal penanganan lingkungan hidup, kesehatan, kemiskinan, dan kelaparan, Indonesia sudah warning, sudah kena lampu kuning, kalau tak bekerja keras. Ini semua akan saya sampaikan dalam rakornas di Bali, Kamis (12/9/2013)," tutupnya.
No comments:
Post a Comment